Probolinggo, 12 Juni 2025 — Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit langsung terhadap penggunaan dana bantuan sarana prasarana (Sarpras), Bantuan Operasional Pendidikan (Bandik), dan tunjangan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di madrasah-madrasah Kabupaten Probolinggo di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Audit ini dipimpin oleh Auditor Ahli Madya Alfiandry, bersama tim yang terdiri dari Auditor Madya R. Trisunu Setyono, Auditor Muda Puri Yuniati dan Anton Kurniawan, serta Auditor Mahir Septian Hendra Saputra.
Plh. Kepala Kemenag Probolinggo, Muhammad Sa’dun, menyambut baik audit tersebut sebagai langkah pembenahan tata kelola dan akuntabilitas lembaga penerima bantuan. Ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas dana APBN dan APBD sesuai ketentuan hukum.
Audit dilakukan dalam beberapa tahap; Kamis, (12/6) Kunjungan ke MAS Bahrul Ulum (Besuk) dan MA Raudhatul Mutaalimin (Krejengan). Jum'at, (13/6) Pemeriksaan ke MI Sirajul Ulum (Pakuniran), MTs Miftahul Ulum (Leces), dan MIN 2 Probolinggo. Di MIN 2, dilakukan audit terhadap dana BOS dan GTK serta wawancara dengan ASN dan siswa. Senin (16/6) Agenda berlanjut ke MTsN 2 dan MAN 2 Probolinggo. Selasa (17/6) kunjungan berikutnya di MIN 1, MTsN 1, MAN 1 Probolinggo, dan MI Fatania Paiton serta lemba swasta baik tingkat MTs maupun MA yang ada di wilayah barat.
.jpeg)
Menurut Auditor Puri Yuniati, kegiatan ini juga mencakup verifikasi data Sarpras, uji petik standar fasilitas pendidikan, dan identifikasi kebutuhan pengadaan melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) serta evaluasi Bantuan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Audit ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014, yang menugaskan BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan misi memastikan pembangunan nasional berjalan efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. (Aan Mp)
0 Komentar